Mengubah Krisis Menjadi Peluang [2]

Di akhir bulan Januari 2008, beberapa minggu setelah konferensi UNFCCC di Bali berakhir, dunia diguncang oleh krisis ganda: melonjaknya harga pangan dan minyak sedunia.

      Di awal tahun 2008, harga minyak mulai menembus USD 100 per barel. Sepanjang Februari, Maret dan April, harga minyak terus bertengger di atas USD 100. Situasi ini membuat negara produsen minyak seperti Iran, Rusia, Venezuela berjingkrak senang, namun hal ini sangat membebani mayoritas negara-negara berkembang. Ketika Presiden SBY menghadiri KTT OKI di Senegal, negara-negara Afrika banyak yang mengeluh mengenai harga minyak dan Presiden Senegal sendiri bahkan mengusulkan apakah mungkin negara-negara produsen minyak menyisihkan sebagian keuntungannya untuk negara-negara miskin.

      Pada saat yang bersamaan, harga pangan juga mencuat drastis. Sampai akhir Januari, secara global kenaikan harga bahan pangan pokok mencapai 35%.

      Akhir Maret, harga beras dan jagung naik dua kali lipat, sedangkan harga gandum meningkat sepertiga dibandingkan tahun lalu. Harga beras mencapai USD 700 per ton. Harga minyak sawit meningkat tajam dari USD 471 per ton tahun 2004 menjadi USD 1.177 bulan Februari 2008. Harga urea meningkat dari USD 175 per ton (2004) menjadi USD 370 pada Januari 2008. Demikian pula, harga-harga logam dan mineral seperti tembaga, timah, nikel, seng, batu besi yang meningkat dua atau tiga kali lipat, bahkan batu besi mencapai empat kali lipat.

      Penyebab kenaikan harga pangan dunia ini bermacam-macam: 1] peningkatan tajam harga BBM dunia; 2] stock pangan di pasar dunia yang mencapai level terendah setelah tahun 1982 dan saat ini 5% lebih rendah dibandingkan tahun lalu; 3] meningkatnya kebutuhan bahan pangan di negara-negara yang sedang tumbuh ekonominya, seperti China dan India; 4] terjadinya bencana alam seperti kebanjiran, kekeringan dan badai, sebagai dampak perubahan iklim global; 5] kebutuhan sereal untuk bioenergi (Data FAO tahun 2007, sekitar 86 juta ton jagung digunakan untuk menghasilkan energi); 6] peningkatan laju penduduk dunia yang mencapai sekitar 78,5 juta jiwa per tahun.

      Apapun penyebabnya, yang jelas kini timbul situasi krisis internasional yang serius. Presiden Bank Dunia Robert Zoellick memprediksi bahwa kenaikan harga pangan ini berpotensi menimbulkan kerusuhan ekonomi dan sosial di 33 negara berkembang di berbagai kawasan. Zoellick juga memperkirakan 100 juta orang di seluruh dunia kembali jatuh ke jurang kemiskinan, dan jutaan lainnya terkena bencana kelaparan, akibat krisis pangan ini, sembari menambahkan bahwa krisis pangan berpotensi mengakibatkan ‘7 lost years’ dalam upaya memerangi kemiskinan. Akibat kelaparan, setiap hari, 25.000 orang di dunia meninggal dunia. Dan setiap 5 detik, 1 orang anak tewas akibat kelaparan.

      Perdana Menteri Inggris Gordon Brown juga menyatakan bahwa krisis pangan saat ini menyaingi krisis finansial global dulu sebagai ancaman terhadap stabilitas dunia. Sementara majalah The Economist menjuluki krisis pangan kali ini sebagai ‘the silent tsunami’ yang dahsyat dampaknya terhadap penduduk dunia.

      Krisis pangan ini merembet ke berbagai lapisan masyarakat di dunia berkembang. Menurut WFP, akibat kenaikan harga pangan, mereka yang berpenghasilan kurang dari USD 2 (sekitar Rp 18.000) per hari menjadi tidak mampu membiayai kesehatan dan pendidikan. Mereka yang berpenghasilan kurang dari USD 1 (sekitar Rp 9.000) per hari menjadi tidak sanggup membeli daging dan sayuran, dan mereka yang berpenghasilan kurang dari USD 0,50 (sekitar Rp 4.500) per hari terancam bahaya kelaparan yang akut. Anak-anak diperkirakan menjadi korban yang paling parah.

      Di Jakarta, SBY terus memonitor situasi yang mencemaskan ini. Sewaktu beliau melakukan perjalanan ke Iran, Senegal, Afrika Selatan dan Dubai (Maret 2008), dan sewaktu perhatian nasional terpusat pada percalonan Gubernur BI, otak Presiden terus berputar memikirkan masalah pangan ini.

      Kepada pembantunya, SBY mengungkapkan rasa gundah melihat krisis pangan dan minyak ini dinikmati segelintir negara produsen namun mencekik mayoritas negara-negara berkembang. SBY juga yakin bahwa ini bukan gejala yang temporer, dan akan menghantui dunia untuk jangka menengah dan panjang, dengan segala konsekuensi politik, keamanan, ekonomi dan sosialnya.

      Kesimpulan beliau: “Yang kita hadapi ini adalah krisis global, dan untuk menanganinya perlu ada solusi global.” Disini kembali saya melihat ciri khas SBY menghadapi krisis: mampu membaca situasi secara real time, tidak hanyut dalam krisis, selalu mencari  solusi.

      Pada tanggal 27 Maret 2008, Presiden SBY menulis surat kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon. Dalam surat itu, Presiden SBY mendorong Sekjen PBB untuk menyelenggarakan konferensi pada tahun itu juga untuk mencari solusi global terhadap krisis energi dan pangan. Untuk menegaskan perhatian seriusnya, Presiden SBY menugaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyampaikan surat itu kepada Sekjen PBB di New York. Beberapa hari kemudian, Presiden menugaskan Menlu Hassan Wirajuda untuk melakukan follow-up dengan Sekjen PBB di New York. Respon Sekjen PBB: akan berusaha menjajagi pandangan negara-negara lain terhadap gagasan Presiden SBY.

      Pada saat buku ini dicetak, proses pejajagan diplomatik ini masih terus berjalan. Namun yang jelas pada tanggal 14 April 2008, Seken PBB Ban Ki-moon mengumumkan bahaya “the rapidly escalating crisis of food availability around the world has reached emergency proportion. We need not only short-term emergency measures to meet urgent critical needs and avert starvation in many regions across the world, but also significant increases in long-term productivity in food grain production.” Pesan ini sepenuhnya sejalan dengan keprihatinan Presiden SBY dalam suratnya kepada Sekjen PBB.

      Tidak lama kemudian, Sekjen PBB Ban Ki-moon mengatakan bahwa ia akan memimpin langsung UN System Chief Executive Board for Coordination (CEB), satuan tugas PBB yang baru dibentuk untuk mengatasi krisis pangan dewasa ini. Satgas PBB ini bertugas mengkoordinasikan kebijakan semua organ PBB, mobilisasi dana dan program dari lembaga-lembaga Bretton Woods (IMF, World Bank) guna mencari jalan keluar jangka pendek, menengah dan panjang terhadap krisis pangan. Sementara itu, badan PBB yang berurusan dengan pangan, FAO, juga mengusulkan pemberian bantuan sebesar USD 1,7 miliar untuk menolong negara-ne-gara berpenghasilan rendah dan untuk meningkatkan tingkat produksi pertanian global.

      Presiden SBY tidak berhenti dengan Sekjen PBB. Seminggu kemudian, beliau menyurati Presiden Bank Dunia Robert Zoellick, dan menyatakan dukungannya terhadap gagasan ‘new deal for global food policy’ yang baru dilontarkan Zoellick. Presiden SBY juga menghimbau Zoellick untuk tidak membuang waktu dalam mengambil inisiatif-inisiatif untuk mewujudkan visinya ke arah kondisi pangan global yang lebih baik.

      Masih belum puas, Presiden SBY juga menulis surat kepada Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda selaku Ketua KTT G-8, yang akan diadakan di Hokkaido awal Juli 2008. Dalam suratnya, Presiden SBY mengusulkan agar KTT G-8 plus 8, yakni pertemuan khusus negara-negara G-8 dengan 8 negara yang berperan penting dalam perubahan iklim (termasuk Indonesia), juga membahas krisis pangan, karena keterkaitan isu ini dengan masalah perubahan iklim.

      Sementara itu, Presiden SBY terus berikhtiar: awal Mei, Presiden SBY menulis surat kepada Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong sebagai Ketua ASEAN Standing Committee, dan juga kepada seluruh pemimpin ASEAN, perihal krisis energi dan pangan. Dalam surat kepada para pemimpin ASEAN, Presiden SBY mengusulkan agar segera diadakan pertemuan khusus para pemimpin ASEAN untuk membahas respon bersama ASEAN untuk mengatasi krisis energi dan pangan.

      Dalam semua korespondensi ini, Presiden SBY selalu menekankan bahwa Indonesia, berbeda dengan dunia lainnya, pada saat ini tidak mengalami krisis pangan. Produksi beras Indonesia mencukupi, bahkan surplus. Inisiatif Presiden SBY lebih didorong oleh keprihatinan yang mendalam atas dampak krisis pangan terhadap stabilitas internasional. Dan memang, di Haiti, Kamerun, Mesir, Filipina, Bangladesh, Burkina Faso, Pantai Gading, Senegal, Argentina dan lainnya, gejolak sosial-ekonomi ini sudah mulai terasa memanas dan tumpah ke medan politik.

      Dibanding negara-negara ini, posisi pangan Indonesia memang cukup menguntungkan. Dalam laporan FAO bulan Februari 2008 disebutkan bahwa ada 36 negara yang dapat mengalami kerawanan pangan dimana Indonesia masuk dalam katagori localized food insecurity (kerawanan pangan lokal) akibat longsor, banjir dan gempa bumi. Namun demikian, produksi beras nasional justru meningkat. Departemen Pertanian telah memastikan bahwa pada tahun ini akan ada surplus beras sebesar 1,3 juta ton.

      Sebaliknya, tantangan terbaru Pemerintah Indonesia saat ini adalah mencegah terjadinya penyelundupan beras ke luar Indonesia. Kenaikan harga beras di pasaran dunia yang lebih dari 100% sementara produksi beras dalam negeri juga meningkat, tentu berpotensi terjadinya penyelundupan beras ke luar negeri. Eksportir utama beras dunia seperti Thailand, Vietnam, India dan Kamboja telah melarang ekspor beras paling lambat hingga Juni 2008.

      Selain beras, Indonesia diperkirakan akan mengalami kenaikan produksi berbagai jenis pangan utama pada tahun 2008. Produksi kedelai akan mencapai sekitar 1,3 juta ton dibanding tahun sebelumnya sekitar 600 ribu ton. Sementara jagung akan dapat mencapai 17 juta ton dari tahun sebelumnya sebesar 13,8 juta ton. Adapun minyak kelapa sawit produksi Indonesia diperkirakan mencapai 18 juta ton, yang berarti akan melebihi Malaysia yang sebesar 17 juta ton.

      Di sinilah, dengan menyadari kondisi Indonesia yang penuh potensi, Presiden SBY kembali melihat peluang dalam krisis. Berbeda dari Arab Saudi yang tandus atau Singapura yang wilayahnya kecil, Indonesia mempunyai lahan yang luas untuk industri pa-ngan. Beliau mencatat ada sekitar 7 juta hektar hutan yang selama ini sudah mendapat izin untuk dilepas guna keperluan non-hutan, namun belum dilaksanakan dan terbengkalai. Dengan demikian, Indonesia akan mampu mandiri (swasembada) dibidang ketahanan pa-ngan dalam arti sesungguhnya, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, dan lebih jauh lagi surplus yang dihasilkan akan mampu mengubah Indonesia menjadi salah satu kekuatan pangan dunia yang dapat meringankan beban krisis pangan.

      Presiden SBY memahami benar bahwa visi ini tidak mudah dicapai, dan memerlukan kerja keras dan kebijakan yang inovatif. Tanpa perencanaan yang matang, potensi tersebut hanya akan tinggal potensi saja.

      Pada tanggal 17 April 2008, Presiden SBY mengundang sejumlah Menteri, BUMN, KADIN, Kepala Badan Pertanahan Nasional Dr. Joyo Winoto dan sejumlah tokoh-tokoh industri energi dan pangan Indonesia ke Gedung Agung, Istana Presiden di Yogyakarta untuk melakukan brainstorming. Berbeda dengan rapat konvensional yang dimulai dengan presentasi oleh Menteri, kali ini Presiden SBY lah yang memberi paparan panjang berjudul ‘Me-ningkatkan Produksi dan Produktivitas Pangan, Energi dan Mineral guna Meningkatkan Ekonomi Indonesia: From Crisis to Opportunity.’ Dalam diskusi yang melelahkan dan berlangsung sampai larut malam, Presiden SBY menguras pandangan dan ide seluruh peserta rapat untuk mencari peluang dalam krisis pangan dan energi ini, dan mencoba merumuskan strategi nasional. Setiap peserta, tidak peduli Menteri atau Dirut BUMN atau pengusaha, ditunjuk Presiden untuk memberi pandangan.

      Di akhir pertemuan, Presiden SBY meminta peserta rapat untuk bertemu kembali di Jakarta dua minggu ke depan dan menugaskan KADIN untuk mempersiapkan paparan pada pertemuan berikutnya.

      Pada tanggal 30 April 2008, tim tersebut kembali meng-adakan pertemuan dengan Presiden SBY. Kali ini pertemuan dilaksanakan di ruang rapat Kabinet terbatas. Setelah berlangsung satu jam dan setelah mendengar paparan dari Ketua Kadin M.S. Hidayat, Presiden SBY melakukan suatu hal yang belum pernah dilakukan beliau sebelumnya: beliau meminta seluruh peserta rapat untuk pindah ke ruang konferensi pers dan berdiskusi di depan peta Indonesia yang besar. Korps wartawan yang biasanya berkumpul di ruangan itu diminta meninggalkan ruangan. Di situlah, di depan peta raksasa Indonesia, Presiden SBY dengan berapi-api memaparkan visinya untuk mendongkrak produksi pangan Indonesia, dengan menunjuk pada berbagai titik di kepulauan Nusantara yang dapat dijadikan kawasan produksi.

      Di depan peserta rapat, Presiden SBY menekankan antara lain:         

•     situasi pangan 2008 aman;

•     perlunya ditumbuhkannya large scale farmers;

•     perlunya go beyond self sufficiency on food and energy;

•     masih ada 1,7 juta hektar HGU yang telah diberikan izin tetapi belum digarap;

•     mengajak pihak swasta berpartisipasi dalam program public-private partnership, terutama dalam hal infrastruktur.                 Presiden SBY juga meminta para pengusaha tersebut untuk mengajak pengusaha-pengusaha lainnya;

•     khusus untuk pangan perlu dipikirkan untuk mendirikan Special Agricultural Zone (untuk agrobisnis dan           agroindustri, mungkin berjumlah 5 buah) di berbagai daerah di Indonesia (untuk menjadi sentra-sentra produksi                 pangan). Jadi bukan hanya Special Economic Zone saja seperti di Batam, Bintan dan Karimun;

•     perlu memperbaiki supply chain management atau distribusi, dan perlu koordinasi lintas sektoral.

      Terhadap usulan KADIN untuk membentuk Komite Kebijakan Peningkatan Produktifitas Pangan, Energi dan Mineral (K2P3EM), Presiden SBY langsung menyetujui dan bahkan menyatakan beliau sendiri akan mengetuai Komite itu. Presiden SBY juga langsung merubah nama ‘Komite Kebijakan’ menjadi ‘Komite Aksi.’ Tanggapan Presiden SBY yang spontan ini sama sekali di luar dugaan para anggota KADIN, yang menjadi semakin bersemangat.

      Presiden SBY juga berkali-kali menekankan perlunya mengubah krisis menjadi peluang. SBY menyatakan: “Pendekatannya harus crisis action management. Kita harus memiliki mental ‘mesti bisa’ dan ‘harus lebih baik,’ termasuk dalam menghadapi kendala otonomi daerah yang masih penuh peraturan rumit dan cenderung menghambat gerak laju investasi di daerah. “Mental do something lebih baik dari pada do nothing,” beliau berkata.

      Tim KADIN kemudian diperintahkan untuk menyusun plan of action yang konkrit dalam waktu 10 hari, dengan tenggat waktu yang jelas untuk setiap usulan kegiatan, termasuk who’s doing what dan apa deliverablesnya.

      Setelah pertemuan berakhir, semua peserta rapat sepakat bahwa kini terbentang suatu peluang besar bagi Indonesia dari segala segi: industri agrobisnis, kesejahteraan rakyat terutama petani, pembangunan daerah, peningkatan ekspor, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan membantu krisis pangan dunia. Tantangannya adalah bagaimana visi dan potensi dapat dijadikan kebijakan dan realita.

      Setelah rapat, saya teringat berjalan di samping konglo-merat James Riady, yang menyatakan kepada saya bahwa ia terpana dan ‘tersentuh melihat seorang Presiden yang begitu passionate (semangat yang menggelora) terhadap nasib rakyatnya.’ James belum sering bertemu dengan Presiden SBY, dan setelah menyaksikan keseriusan dan gaya kerja Presiden SBY yang sangat hands-on, ia merasa optimis bahwa visi Presiden SBY untuk menjadikan Indonesia swasembada sekaligus menjadi kekuatan pa-ngan dunia akan tercapai. Saya hanya tersenyum, dan dalam hati menjawab: “Insya Allah.”